MK Sahkan Hasil Pencoblosan Ulang Pemilihan Bupati Gresik

 JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menerima dan mengesahkan hasil pencoblosan ulang Pemilihan Bupati (Pilbup) Gresik 2010 pada 8 Agustus lalu. Pengesahan MK tersebut secara tidak langsung mengesahkan kemenangan Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ).
Hal tersebut disampaikan dalam sidang pembacaan putusan di kantor MK di Jakarta kemarin (25/8). Dalam sidang itu, ada empat putusan MK. Pertama, MK mencabut penangguhan keputusan KPU tentang hasil pencoblosan pilbup Gresik pada 26 Mei lalu dan sekaligus membatalkannya.


Kedua, MK mengesahkan hasil pencoblosan ulang pilbup Gresik pada 8 Agustus lalu. Lantas, MK memerintah KPU Gresik untuk segera melaksanakan putusan itu.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Mahfud M.D. tersebut, MK juga membatalkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di sembilan kecamatan sebelum pencoblosan ulang dilakukan untuk kemudian mengesahkan hasil pencoblosan ulang di kecamatan itu.

''Menetapkan jumlah perolehan suara yang benar bagi peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gresik di sembilan kecamatan,'' kata Mahfud dalam sidang kemarin.

Sesuai hasil rekapitulasi suara dalam pencoblosan ulang 8 Agustus lalu, SQ menduduki peringkat pertama dengan perolehan 189.285 suara. Disusul Humas dengan 160.212 suara. Duet Bani berada di urutan ketiga dengan total 3.645 suara.

Jika ditotal dengan suara di semua kecamatan yang tidak diulang, total perolehan SQ mencapai 285.252 suara. Disusul Humas Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) 250.481 suara dan Bambang Suhartono-Abdullah Qonik (Bani) di urutan ketiga (35.124 suara).

Dalam sidang kemarin, MK tidak hanya membacakan putusan, melainkan juga membacakan beberapa laporan keberatan yang dilayangkan sejumlah calon. Rinciannya, empat laporan keberatan dari Humas, satu laporan dari Sastro Seowito-Samwil, dan dua laporan dari SQ.

MK menilai laporan-laporan tersebut tidak relevan dan harus dikesampingkan. ''Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut (semua laporan tersebut, Red) karena pemungutan suara yang dilakukan termohon (KPU, Red) adalah perintah putusan mahkamah dalam putusan sela,'' jelas hakim konstitusi Akil Mochtar dalam sidang.

Selain itu, imbuh dia, surat laporan tersebut tidak memiliki nilai bukti yudisial alias tidak dianggap fakta hukum. Sebab, laporan itu tidak diperiksa secara terbuka dalam sidang, sehingga tidak bisa dijadikan dasar putusan. (aga/ris/c5/ruk)

Sebut MK Tidak Adil

Humas Kecewa, Namun Tidak Bisa Membantah

GRESIK - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menerima dan mengesahkan hasil pencoblosan ulang Pemilihan Bupati (Pilbup) Gresik 2010 pada 8 Agustus lalu. Pengesahan MK tersebut secara tidak langsung mengesahkan kemenangan Sambari Halim-Mohammad Qosim (SQ).

SQ berhasil membalik keadaan setelah kalah dalam pencoblosan 26 Mei lalu. Gugatannya ke MK diterima yang lantas dilanjutkan dengan pencoblosan ulang di sembilan di antara 18 kecamatan di Gresik. Hasilnya, SQ meraih 285.252 suara. Disusul pasangan Humas (250.481 suara) serta Bambang Suhartono-Abdullah Qonik (Bani) di urutan ketiga dengan 35.124 suara.

Kubu Humas benar-benar terpukul atas putusan MK terkait hasil final pilbup Gresik yang akhirnya dimenangi SQ tersebut. Mereka menilai MK tidak adil. Sampai-sampai, setelah sidang kemarin, mereka memilih langsung meninggalkan lokasi sidang. Sementara itu, Husnul maupun Musyaffa' tidak terlihat dalam sidang kemarin.

Syaiful Kirom, ketua tim pemenangan Humas, akhirnya bisa dihubungi tadi malam. Dia hanya bisa pasrah atas putusan MK itu. Meski demikian, kekecewaan tidak bisa mereka sembunyikan. ''Karena ini putusan final, kami harus menaati. Tapi, kami tetap menganggap MK tidak adil,'' ungkapnya.

Dia pun mengungkapkan beberapa alasan dirinya menyebut MK tidak adil. Saat tim SQ mengajukan gugatan atas hasil pilbup 26 Mei lalu, MK menerima dan membahasnya dalam sidang panel sampai akhirnya keluar putusan pencoblosan ulang.

Hal itu berbeda dari gugatan yang dilayangkan Humas. Meski dibacakan MK, gugatan tersebut tidak ditanggapi. ''Bahkan, tak ada sidang panel untuk menguji gugatan kami,'' kata Kirom.

Mereka tetap mengklaim bahwa pelanggaran SQ selama proses menjelang pencoblosan ulang pilbup 8 Agustus lebih parah dibanding pelanggaran saat sebelum pencoblosan 26 Mei lalu. ''Itulah yang membuat kami menganggap MK tidak adil,'' jelasnya.

Humas memang getol melakukan manuver menjelang putusan MK. Mereka melayangkan beberapa gugatan ke MK. Tidak hanya itu, menjelang sidang putusan kemarin, tim Humas mengajukan permohonan penundaan sidang. Mereka meminta MK mempelajari dulu semua gugatan yang diajukan kubu Humas.

Lantas, apa langkah selanjutnya? Kirom belum bisa berkomentar banyak. Sebab, Humas tidak menampik bahwa putusan MK adalah final. ''Ya mau bagaimana lagi? Kami cuma berharap ada keadilan,'' ujarnya.

Kubu SQ menganggap putusan MK sudah objektif. ''Jadi, dari sisi mana pun, yang dilakukan Humas itu memang layak ditolak,'' tegas Khoirul Anam, anggota tim pemenangan SQ, kemarin. (ris/aga/c5/ruk)

KPU Tetapkan Pelantikan 31 Agustus

MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah menetapkan hasil akhir sengketa Pilbup 2010 Gresik. Dengan keputusan itu, pasangan Sambari Halim Radianto-M. Qosim (SQ) menjadi pemenang pilbup.

KPU Gresik sudah berani memastikan, duet SQ segera ditetapkan sebagai bupati-wakil bupati terpilih periode 2010-2015. Setelah sidang MK kemarin (25/8), para anggota KPU langsung menggelar pertemuan. "Setelah putusan itu, kami harus segera melanjutkan tahap selanjutnya," kata anggota KPU Gresik Abdul Basid.

Menurut dia, KPU Gresik segera menggelar rapat pleno untuk menetapkan pasangan bupati-wakil bupati terpilih. Maksimal, keputusan itu ditetapkan tiga hari setelah putusan MK. "Setelah itu, penetapan pasangan calon terpilih dibawa ke DPRD Gresik," katanya.

Menurut Basid, KPU memang dikejar waktu. Sebab, KPU memutuskan tidak akan mengubah jadwal pelantikan bupati-wakil bupati terpilih. Pelantikan mereka tetap dijadwalkan pada 31 Agustus nanti. "Tetap tidak ada perubahan," katanya.

Keputusan KPU Gresik cukup rawan meleset. Sebab, masih ada beberapa tahap yang harus diselesaikan sebelum pelantikan. Setelah menetapkan bupati-wakil bupati terpilih, KPU melaporkannya kepada DPRD Gresik. Lantas dewan membawa keputusan KPU itu kepada gubernur untuk kemudian disampaikan kepada Mendagri guna mendapatkan persetujuan.

Setelah itu, keputusan Mendagri diserahkan kepada gubernur untuk kemudian disampaikan lagi ke DPRD Gresik. Untuk proses tersebut, butuh waktu paling tidak dua minggu. Karena itu, besar kemungkinan kursi bupati bakal lowong.

Basid menjelaskan, pihaknya memang tidak bisa mengubah jadwal. Alasannya, penjadwalan pelantikan harus disesuaikan dengan masa akhir jabatan bupati lama. Kalaupun nanti ada penundaan jadwal pelantikan, itu tidak lagi masuk ranah KPU. "Itu kewenangan DPRD. Kami sebatas membuat jadwal dan menetapkan pasangan bupati-wakil bupati terpilih," kata Basid.

Ketua DPRD Gresik Zulfan Hasyim memilih untuk wait and see. Dia menyerahkan semua kelanjutan tahap pilbup sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur. "Soal mepet atau tidak, itu konsekuensi. Yang penting, semua tahap terpenuhi," katanya kemarin. (ris/aga/c13/ruk)